Pejabat separatis pro Rusia di empat wilayah pendudukan Ukraina mengadakan referendum untuk bergabung dengan Moskow. Pemungutan suara ini akan berlangsung selama lima hari, mulai 23 27 September 2022. Referendum akan dilakukan oleh penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR), serta sejumlah wilayah di Kherson dan Zaporizhia, di Ukraina.
Aneksasi ini menuai kecaman bahkan disebut tidak sah oleh Ukraina dan Barat. Dikutip , berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai referendum wilayah separatis pro Rusia di Ukraina: Sekitar tujuh bulan setelah invasi Rusia dimulai, Presiden Vladimir Putin terpukul oleh serangan balasan Ukraina.
Lewat serangan balasan yang diluncurkan Kyiv, pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky merebut kembali kota kota di wilayah yang dikuasai Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022. Referendum atau pemungutan suara tentang pencaplokan merupakan satu dari tiga langkah yang diadopsi Kremlin sebagai upaya mengatur ulang pertempuran. Dengan mencaplok 15 persen lagi dari Ukraina yang berdaulat, Rusia akan dapat mengklaim wilayahnya diserang dari senjata yang disediakan oleh NATO dan negara negara Barat lainnya ke Ukraina.
Lalu, dengan mengerahkan 300.000 pasukan tambahan, Putin disebut dapat mempertahankan garis depan sejauh 1.000 kilometer (620 mil). Kremlin juga mengkriminalisasi desersi, penyerahan diri dan absen tanpa izin selama mobilisasi. Referendum yang akan segera dibuka dikecam sebagai kegiatan ilegal oleh banyak negara Barat, termasuk kelompok pemantau internasional, OSCE, dan media Rusia telah mengatakan bahwa suara Ya tidak diragukan lagi.
Empat wilayah yang terlibat baik sebagian atau seluruhnya berada di bawah pendudukan. Di selatan, kota Kherson bukanlah tempat yang aman saat ini. Di kota itu, tentara Rusia berjuang untuk menahan serangan balasan Ukraina yang besar.
Pekan lalu, gedung administrasi pusat baru saja dihantam serangkaian rudal. Pemungutan suara yang aman tidak mungkin dilakukan. Media Rusia melaporkan bahwa pejabat pemilu akan pergi dari pintu ke pintu dengan kotak suara portabel dari Jumat hingga Senin.
Tempat pemungutan suara hanya akan beroperasi pada hari kelima, atau 27 September mendatang, dengan alasan keamanan. Ratusan stasiun dijadwalkan untuk dibuka hari itu, dengan pemilih juga dapat memberikan suara di wilayah di luar mereka sendiri dan pengungsi yang memenuhi syarat untuk memilih di beberapa bagian Rusia sendiri. Lalu ada ibu kota Zaporizhzhia, yang tetap aman di tangan Ukraina, jadi setiap suara untuk mencaplok wilayah itu tidak masuk akal.
Donetsk di timur hanya 60 persen di bawah pendudukan Rusia dan sangat banyak di jantung konflik. Rusia memang menguasai sebagian besar Luhansk di timur laut bahkan jika itu sudah mulai melemah. Kantor berita Rusia menunjukkan selebaran yang dibagikan berjudul "Rusia adalah masa depan".
Sebagian besar penduduk sebelum perang telah melarikan diri dari konflik. Kepala otoritas proxy Rusia di Donetsk, Denis Pushilin, memerintahkan evakuasi massal beberapa hari sebelum invasi. Para pemimpin yang didukung Rusia telah tertarik untuk mengadakan pemungutan suara selama beberapa bulan, tetapi keputusan untuk mengadakan pemungutan suara diambil hanya tiga hari sebelumnya dan menimbulkan keputusasaan.
Tidak akan ada pengamat independen. Sebagian besar pemungutan suara akan dilakukan secara online, meskipun para pejabat telah menjanjikan keamanan ekstra di tempat pemungutan suara. Penasihat Kementerian Pertahanan Ukraina Yuriy Sak mengatakan kepada BBC bahwa apa yang disebut referendum telah berakhir.
"Kami melihat bahwa penduduk lokal semuanya mendukung untuk kembali ke Ukraina, dan inilah mengapa ada begitu banyak perlawanan gerakan gerilya di wilayah ini." Bagaimanapun, Kyiv mengatakan tidak ada yang akan berubah dan pasukannya akan terus mendorong untuk membebaskan wilayah tersebut. Analis Rusia Alexander Baunov mengatakan hanya mendefinisikan kembali daerah daerah yang diduduki sebagai wilayah Rusia tidak mungkin menghentikan tentara Ukraina.
Turki, yang berusaha memainkan peran mediasi, telah mengecam referendum itu sebagai tidak sah.
